Pengertian Agunan/Jaminan
Agunan/Jaminan adalah tanggungan atas pinjaman yang diterima atau garansi atau janji seseorang untuk menanggung utang atau kewajiban tersebut tidak terpenuhi (KBBI, 1989:384). Istilah Agunan/Jaminan berasal dari bahasa Belanda yaitu zekerheid atau cautie, yang artinya cara-cara kreditur menjamin dipenuhinya tagihannya, di samping pertanggungan jawab umum debitur terhadap barang barangnya.
Menurut Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR pasal 2 ayat (1) tentang Agunan/Jaminan Pemberian Kredit, Agunan/Jaminan adalah suatu keyakinan bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.
Berikut beberapa pengertian dan definisi Agunan/Jaminan dari beberapa sumber buku:
- Menurut Rahman (1995:175), Agunan/Jaminan merupakan tanggungan yang diberikan oleh debitur dan atau pihak ketiga kreditur karena pihak debitur mempunyai kepentingan bahwa debitur harus memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan.
- Menurut Rivai (2008:663), Agunan/Jaminan adalah hak dan kekuasaan atas barang agunan/jaminan yang diserahkan oleh debitur kepada lembaga keuangan guna menjamin pelunasan utangnya apabila pembiayaan yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian pembiayaan atau adendum-nya.
- Menurut Thomas (2003), Agunan adalah suatu penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan untuk menggaggung pembayaran kembali atas suatu utang.
- Menurut Widiyanto (2009), Agunan dalam perbankan adalah benda bergerak ataupun benda tidak bergerak yang diserahkan debitur kepada kreditur yang berguna untuk menjamin apanila terjadi kondisi dimana fasilitas kredit tidak bisa dibayar kembali sesuai waktu yang telah ditetapkan
- Menurut Usman (2003:281), Agunan/Jaminan adalah harta benda milik pihak ketiga atau pihak ketiga yang diikat sebagai alat pembayar jika terjadi wanprestasi terhadap pihak ketiga.
- Menurut Hadisoeprapto (2004:50), Agunan/Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.
- Menurut Faisal (2004), Pengertian agunan dalam perbankan adalah penyerahan suatu hak atau kekuasaan oleh debitur kepada pihak bank yang bertujuan untuk menjamin pelunasan hutangnya apabila terjadi kredit macet.
Fungsi dan Manfaat Agunan/Jaminan
Fungsi agunan/jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dari barang jaminan tersebut apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya pada waktu yang disepakati dalam perjanjian.
Menurut Djamil (2010:44), terdapat dua fungsi agunan/jaminan dalam pembiayaan, yaitu:
- Untuk pembayaran utang seandainya terjadi wanprestasi atas pihak ketiga yaitu dengan jalan menguangkan atau menjual agunan/jaminan tersebut.
- Sebagai akibat dari fungsi pertama, atau sebagai indikator penentuan jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada pihak pihak ketiga. Pemberian jumlah pembiayaan tidak boleh melebihi nilai harta yang dijaminkan.
Sedangkan menurut Usman (2003:286), manfaat agunan/jaminan adalah sebagai berikut:
- Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil.
- Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijaminkan kepada bank.
- Memberikan agunan/jaminan kepastian hukum kepada pihak lembaga keuangan bahwa kreditnya akan tetap kembali dengan cara mengeksekusi agunan/jaminan kredit.
- Memberikan hak dan kekuasaan kepada lembaga keuangan untuk mendapatkan pelunasan dari agunan/jaminan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk pengembalian dana yang telah dikeluarkan oleh debitur pada waktu yang telah ditentukan.
Jenis-jenis Agunan/Jaminan
Menurut Sembiring (2000:72), terdapat dua jenis agunan/jaminan, yaitu:
a. Jaminan Perorangan
Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah agunan/jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga (guarantee) kepada orang lain (kreditor) yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berhutang (debitur) tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditor (bank).
Jaminan perorangan merupakan perjanjian tiga pihak yakni antara penanggung – debitur – kreditor. Jaminan perorangan ini dalam praktik perbankan dikenal sebagai Personal Guarantee. Jadi apabila seorang debitur tidak mampu melunasi atau memenuhi kewajibannya maka pihak penanggung yang telah ditunjuk dan telah bersedia, harus memenuhi kewajiban debitur.
b. Jaminan Kebendaan
Jaminan kebendaan merupakan suatu tindakan berupa suatu penjaminan yang dilakukan oleh kreditor terhadap debiturnya, atau antara kreditor dengan pihak ketiga guna menjamin dipenuhinya kewajiban debitur.
Jaminan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan. Tanah yang kepemilikannya didasarkan pada hukum adat, yaitu tanah yang bukti kepemilikannya berupa girik, petuk, dan lain-lain yang sejenis yang dapat digunakan sebagai agunan. Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan langsung dengan objek barang dibiayai, atau dikenal dengan agunan tambahan.
Penilaian dan Pengikatan Jaminan
Penilaian jaminan perlu dilakukan bank sebab hasil penilaian akan memberikan informasi seberapa besar nilai jaminan tersebut dapat mengcover plafon credit yang diajukan debitur. Penilaian jaminan adalah tanggung jawab pejabat pembiayaan (AO=account officer dan CRO=credit recovery officer). Namun dalam rangka melaksanakan dual control, jika dianggap perlu, maka dapat ditugaskan unit kerja lain (LO=loan officer) untuk ikut serta menilai kewajaran nilai taksasi barang jaminan.
Adapun dasar penilaian umum yang dipakai dalam penilaian jaminan adalah:
- Harga buku, yaitu harga beli dikurangi jumlah penghapusan yang pernah dilakukan terhadap barang tersebut.
- Harga pasar, yaitu nilai dari barang-barang tersebut bila dijual pada saat pelaksanaan penilaian/taksasi.
Pengecekan harga buku dan harga pasar dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut (Rivai, 2008:666):
- Mengecek langsung kepada penjual/pemasok/penyalur.
- Meminta faktur pembeli.
- Melalui media masa.
- Membandingkan dengan harga beli yang sama pada nasabah lain yang sudah/sedang dibiayai.
- Meminta keterangan harga tanah dari lurah, BPN, PEMDA setempat.
- Menggunakan jasa-jasa pihak ketiga yang ahli (expert), seperti asuransi, dinas perdagangan dan perindustrian, lembaga-lembaga/perusahaan penilai (appraisal company).
- Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tercantum dalam PBB.
Pengikatan jaminan akan memberikan kenyamanan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Pihak bank akan mendapat kepastian hukum, sedangkan pihak debitur wajib memenuhi kewajibannya bila melakukan wanprestasi sesuai yang diperjanjikan.
Terdapat dua jenis pengikatan jaminan, yaitu:
- Pengikatan notariil atau otentik. Pengikatan notariil atau sering disebut akte otentik yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berwenang untuk di tempat dimana akte dibuat. Akte otentik dibuat oleh notaris yaitu pejabat hukum yang berwenang berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Akte otentik yang dibuat oleh notaris disebut akte notariil. Untuk pembuatan akte notariil ini memang lebih aman bagi bank sebab kepastian hukum lebih terjamin.
- Akte di bawah tangan. Akte ini dibuat sebagai bukti perjanjian antara bank dengan debitur dalam memenuhi perjanjian prosedural pinjam meminjam uang dan pengakuan hutangnya.akte ini dapat menjadi suatu bukti yang sempurna seperti akte otentik bagi para penandatanganan serta ahli warisnya dan orang-orang yang mendapat hak daripadanya. Akte di bawah tangan umumnya dilakukan untuk jaminan harta-harta lancar dan harta bergerak.
Penelitian tentang jaminan
|
penyewaan objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak ketiga ...
SKRIPSI. PENYEWAAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITOR. KEPADA
PIHAK KETIGA TANPA PERSETUJUAN TERTULIS. DARI PT. SINAR MAS .....
Hukum Perdata. Deskripsi di atas terlihat bahwa secara umum, dalam hukum
jaminan yang objeknya benda bergerak, debitor tidak bisa mengalihkan,.
|
|
tinjauan yuridis eksekusi benda sebagai objek perjanjian jaminan ...
PERJANJIAN JAMINAN FIDUSIA MENURUT UU NO. 42. TAHUN 1999.
FAKULTAS HUKUM. UNIVERSITAS SUMATERA UTARA. MEDAN. 2008.
SKRIPSI. Diajukan Untuk ... Adapun judul Skripsi yang penulis kemukakan
adalah “Tinjauan Yuridis. Tentang ... Hukum Perdata sekaligus dosen
pembimbing I penulis. 3.
|
|
SKRIPSI PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN ...
SKRIPSI. PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBIAYAAN KONSUMEN DENGAN.
JAMINAN FIDUSIA. (Studi Kasus pada PT. Federal International Finance (FIF)) ...
hukum perdata. Ketentuan mengenai pemberian jaminan fidusia harus
dibuatkan akta otentik, ada faktur pembelian dan BPKB yang akan dibuat dan
dikeluarkan.
|
|
tinjauan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam-meminjam dengan ...
Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi).
Fakultas Hukum Universitas Sebelas ... meminjam dengan jaminan fidusia di
Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Ibnu. Khaldun, dan bentuk ...... dalam bidang
Hukum Perdata, khususnya mengenai masalah perjanjian b. Untuk menambah
wawasan ...
|
|
PROPOSAL SKRIPSI
1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum. Perdata pada Pasal 1131 ditentukan
jaminan umum yang telah diberikan oleh ... jaminan fidusia, maka untuk
memberikan kepastian hukum maka pembebanan kebendaan dengan jaminan
... Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah deskriptif
kualitatif,. 4.
|
|
NASKAH PUBLIKASI SKRIPSI PENYELESAIAN WANPRESTASI ...
Skripsi. Jurusan. : Hukum Perdata. Judul. : Penyelesaian Wanprestasi Dalam
Perjanjian Kredit Dengan. Jaminan Fidusia (Studi Kasus Di PT Bank Tabungan
Pensiunan. Nasional, Tbk Cabang Blora. Dengan ini menyatakan bahwa saya
menyetujui untuk : 1. Memberikan hak bebas royalty kepada perusahaan UMS
atas ...
|
|
PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA TANPA PERJANJIAN ...
SKRIPSI. Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-
Syarat. Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas. Sumatera Utara ... hukum pidana terhadap tindak pidana jaminan
fidusia khususnya dalam hal mengalihkan .... A. Aspek Hukum Perdata Pada
Jaminan Fidusia. 1.
|
|
fungsi jaminan fidusia sebagai lembaga jaminan dalam pemberian ...
JAMINAN DALAM PEMBERIAN KREDIT. PADA BRI CABANG MEDAN.
S K R I P S I. Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas. Dan Untuk Memenuhi
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum. Oleh. RAFIKA AGAVE. NIM :
050200260. Departemen Hukum Keperdataan. Program Kekhususan Hukum
Perdata BW.
|
|
ANALISIS YURIDIS MENGENAI PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA ...
Skripsi ini adalah penelitian hukum dengan metode pendekatan yuridis normatif
yang bersifat deskripstif, analitis dan kualitatif. Dalam skripsi ini dibahas
mengenai kedudukan merek dalam hukum kebendaan perdata yaitu sebagai
suatu kebendaan tidak berwujud, terdaftar, dan bergerak. Pada dasarnya Kitab ...
|
|
faktor dan akibat hukum tidak dilakukannya asas publisitas pada ...
JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI KEPASTIAN HUKUM. BAGI KREDITUR. SKRIPSI.
Diajukan untuk memenuhi syarat dalam mencapai gelar Sarjana Hukum. Oleh :
... menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor Dan Akibat Hukum Tidak ...
dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui proses
.
|
|
PROPOSAL SKRIPSI
kreditur dan untuk kepastian hukumnya. 1. Dalam Kitab Undang-undang Hukum.
Perdata pada Pasal 1131 ditentukan jaminan umum yang telah diberikan oleh.
|
|
PROPOSAL SKRIPSI
DAFTAR PUSTAKA. Badrulzaman Mariam Darus, 2004, Buku II Kompilasi
Hukum Jaminan, Mandar. Maju, Bandung. Boedi Harsono, Hukum Agraria
Indonesia, ...
|
|
tinjauan yuridis terhadap kedudukan benda tidak bergerak sebagai ...
Adapun judul dari skripsi ini adalah : “TINJAUAN YURIDIS. TERHADAP ...
khususnya anak-anak jurusan Hukum Perdata BW yang telah memberikan
bantuan ...
|
|
Hak cipta sebagai objek jaminan utang dalam perspektif hukum ...
Berdasarkan jenisnya penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau ...
Judul, : Hak cipta sebagai objek jaminan utang dalam perspektif hukum ...
|
|
Proposal Skripsi Jurusan Hukum
Proposal Skripsi Jurusan Hukum - Free download as Word Doc (.doc), PDF File
... adanya jaminan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang ditujukan ...
|
|
tinjauan yuridis eksekusi benda sebagai objek perjanjian jaminan ...
Adapun judul Skripsi yang penulis kemukakan adalah “Tinjauan Yuridis. Tentang
.... Dewasa ini hukum jaminan fidusia menunjukkan perkembangan dimana.
|
|
S478-Sita jaminan.pdf
11 Jul 2011 ... Judul Skripsi : Sita Jaminan terhadap Barang yang Dilelang (Studi ... Program
Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.
|
|
pelaksanaan sita jaminan terhadap barang milik tergugat sebagai ...
Guna Mencapai Derajat Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum. Universitas
... sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan judul : PELAKSANAAN SITA.
|
|
penyewaan objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak ketiga ...
Diajukan sebagai Skripsi dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada ...
Bagian. : Hukum Keperdataan. Judul. : Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh
 ...
|
|
PROPOSAL SKRIPSI
jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan ... Kitab
Undang-Undang Hukum Perdata mengenai pembebanan Hak Tanggungan.
|
|
skripsi implementasi program jaminan kesehatan gratis daerah di ...
Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN.
KESEHATAN GRATIS ... Judul Penelitian :IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN. GARTIS ...... SKN (Sistem Kesehatan Nasional). RUU ini akan ...
|
|
skripsi implementasi kebijakan badan penyelenggara jaminan ...
BPJS Kesehatan adalah bagian dari JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang ...
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum implementasi kebijakan ...
|
|
evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan jembrana
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Evaluasi
Pelaksanaan. Program Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ) Pasca
Desentralisasi di.
|
|
1 implementasi jaminan kesehatan terhadap pasien bpjs untuk ...
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN TERHADAP. PASIEN
BPJS .... A. Tinjauan Umum Mengenai Jaminan Kesehatan Nasional .......... 15. 1.
|
|
DAFTAR PUSTAKA
Era Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas Belawan Tahun 2014. Skripsi.
Universitas ... Implementasi Kebijakan Jaminan Kesehatan Nasioanal di
Puskesmas. Tesis. ... Indonesia. Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan,
Volume : 9.
|
|
analisis implementasi kebijakan jaminan kesehatan nasional rumah ...
10 Feb 2015 ... Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 informan dari manajemen ... Kata
Kunci : Implementasi, Jaminan Kesehatan Nasional, Rumah Sakit.
|
|
KAJIAN IMPLEMENTASI KAPITASI BERBASIS KOMITMEN ...
Tujuan penelitian ini mengkaji Implementasi Kapitasi Berbasis Komitmen
Pelayanan ... Berbasis Komitmen Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional oleh
 ...
|
|
SKRIPSI
Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “ ANALISIS.
PELAKSANAAN ... diberlakukannya program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN
) yang.
|
|
wewenang otoritas jasa keuangan (ojk) sebagai pengawas dalam ...
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL. BPJS KESEHATAN. SKRIPSI. Diajukan
Untuk ... penyelesaian skripsi pada Jurusan Hukum Ekonomi di Fakultas Hukum.
|
|
implementasi regulasi jaminan sosial terhadap pelayanan ...
Skripsi diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, ...
program jaminan kesehatan masyarakat Kota Semarang, yang dirasakan oleh
..... nasional di bidang kesehatan memang beban berat rasanya berada
dipundak.
|
|
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN ...
(skripsi) dengan judul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR. DALAM ...
Perdata serta selaku Dosen Pembimbing penulis. Terima kasih telah ... diberikan
kepada kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan jaminan Hak. Tanggungan ...
|
|
Beralihnya Hak Milik Tanah Sebagai Jaminan Hutang Piutang ...
Hukum Perdata. Judul Skripsi. : Beralihnya Hak Milik Tanah Sebagai Jaminan
Hutang. Piutang (Studi Kasus: Nunung Herlina dengan Hani. Haryani). Skripsi ini
 ...
|
|
skripsi perlindungan hukum bagi konsumen terhadap produk ...
B 111 09 448. Bagian. : HUKUM PERDATA. Judul Skripsi : PERLINDUNGAN.
HUKUM ... dengan Kartu Jaminan/Garansi Purna Jual dalam Bahasa Indonesiaâ€.
|
|
penyelesaian kredit macet dengan jaminan hak tanggungan di pd ...
Drs.Sugito,SH.,MH., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata dan selaku ...... merasa
perlu memberikan batasan-batasan yang jelas dari judul skripsi ini.
|
|
penyewaan objek jaminan fidusia oleh debitor kepada pihak ketiga ...
Diajukan sebagai Skripsi dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada ...
Bagian. : Hukum Keperdataan. Judul. : Penyewaan Objek Jaminan Fidusia Oleh
..... mendalami lebih jauh tentang Hukum Perdata khususnya hukum jaminan
fidusia ...
|
|
i STUDI TENTANG PERLAWANAN TERHADAP SITA JAMINAN ...
Studi Tentang Perlawanan Terhadap Sita Jaminan Dalam Sengketa Perdata Di
... menyelesaikan penulisan hukum (skripsi) dengan judul: “STUDI TENTANG.
|
|
1 implementasi jaminan kesehatan terhadap pasien bpjs untuk ...
120200582. PROGRAM KEKHUSUSAN HUKUM PERDATA (BW) ... Judul
Skripsi : IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN TERHADAP. PASIEN BPJS
UNTUKÂ ...
|
|
wanprestasi dalam perjanjian jual beli sepeda motor dengan ...
dengan jaminan secara kredit yang merupakan salah satu bentuk perjanjian
yang .... tersebut sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata. ..... Pembahasan skripsi ini dengan judul : “Wanprestasi dalam
perjanjian jual.
|
|
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pada dasarnya manusia ...
Hukum acara perdata positif yang masih berlaku hingga saat ini adalah Rbg dan
.... Adapun judul skripsi ini adalah “PELAKSANAAN EKSEKUSI SITA JAMINAN ...
|
|
faktor dan akibat hukum tidak dilakukannya asas publisitas pada ...
menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Faktor Dan Akibat Hukum Tidak.
Dilakukannya ... Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Asas Publisitas, Kepastian Hukum
... dengan cara mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri melalui
proses.
|
|
Hukum Jaminan Hipotik
Hukum Jaminan Hipotik - Download as Word Doc (.doc / .docx), PDF File (.pdf),
Text File (.txt) or read online.
|
|
BAB II TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HIPOTIK DAN HAK ...
Dasar hukum jaminan hipotik dalam bahasa Belanda terjemahannya adalah
onderzetting dalam bahasa Indonesia adalah pembebanan. Tetapi hypotheca ...
|
|
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG HAK TANGGUNGAN E ...
E. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Tanggungan ... merupakan objek hukum
dalam jaminan hipotik. Namun sesudah ... keseragaman hukum jaminan hak
atas tanah. 14 ..... Bandung, Makalah Seminar Nasional, 27 Mei 1996, hal 17.
|
|
Pengertian Hak Tanggungan
Yangdimaksud dengan hak tanggungan adalah :³Hak jaminan yang ... B. Dasar
Hukum Hak Tanggungan Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4Â ...
|
|
Hukum Jaminan Hipotik
Dari sisi legalitas, adanya undang-undang yang mengatur hipotik kapal tentunya
akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Contohnya, bagi pelaku ...
|
|
BAB II PELAKSANAAN PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN ATAS ...
Berdasarkan kesimpulan tersebut, pengertian hukum jaminan yang ... (2) Asas
specialitet, yaitu bahwa hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya.
|
|
TUGAZ HUKUM JAMINAN
Jaminan kredit yang diberikan oleh Umar berupa Sertifikat tanah tersebut
kemudian ... Yang mana dalam pembahasan yang dikaji dalam makalah ini
khusus ... -Hak Hipotik dalam Konsep Hukum Perdata Pengertian Dalam KUH
Perdata.
|
|
Hukum Jaminan Makalah
Istilah dan Pengertian Hukum Jaminan Istilah hukum jaminan merupakan ...
Undang Hukum Perdata. hipotek kapal laut misalnya.benda tidak bergerak
lainnya ...
|
|
BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI JAMINAN Istilah hukum ...
Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literature yang .....
Tidak adanya jaminan hipotik, hak tanggungan dikarenakan kreditur ...
|
|
Hukum Jaminan
ASAS-ASAS HUKUM JAMINAN 1. Asas Publicitiet -. Asas bahwa semua hak baik
hak tanggungan hak fidusia dan hipotik harus didaftarkan. Hak tanggungan.
|
Daftar Pustaka
- Rivai, Veithzal. 2008. Islamic Financial Management. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Usman, Rachmadi. 2003. Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hadisoeprapto, Hartono. 2004. Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan. Yogyakarta: Liberty.
- Rahman, Hasanuddin. 1995. Aspek-aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djamil, Faturrahman. 2010. Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sembiring, Sentosa. 2000. Hukum Perbankan. Bandung: Mandar Maju.